Sudah bukan hal yang biasa lagi jika kita mendengar komoditas sawit sebagai penyumbang devisa terbesar di negeri ini. Menurut data BPS pada tahun 2017 industri sawit telah menyumbang devisa sebesar USD22,97 miliar atau setara dengan sekitar Rp332 triliun jika di hitung dengan kurs sekarang. Ini menunjukan sawit merupakan nadi utama perekonomian Indonesia.

Tentu saja dengan devisa sebesar itu, petani sebagai roda penggeraknya sangat menikmati keuntungan bisnis ini. Menurut Data Statistik Perkebunan Indonesia tahun 2016, diperkirakan sekitar 16–20 juta orang mengandalkan penghidupan dari bisnis kelapa sawit ini dari Industri hulu ke hilir.

Namun pada tahun 2018 tempaknya harga komoditas andalan pertanian Indonesia tersebut kelihatan sedang pincang. Komoditas sawit kini anjlok dan buat para petani sawit sangat kewalahan. Bagaimana tidak dari pertengahan tahun sampai akhir Desember 2018 sawit anjlok melebihi Rp1000/kg. Tentunya dengan harga tersebut margin keuntungan petani akan terkikis besar, belum lagi dihitung biaya lain seperti pupuk, dan perawatan, dan kerugian panen. Petani benar-benar sangat berjuang untuk bertahan di tahun 2018.

Goncangan besar industry sawit Nasional

Ada beberapa penyebab kenapa harga sawit anjlok, mulai dari efek eksternal atau global, sawit Indonesia beberapa kali dituduh Eropa melakukan dumping, dan beberapa kampanye LSM internasional seperti Greenpeace yang menuduh sawit penyebab kerusakan lingkungan seperti deforestasi. Dari tuduhan itu Uni Eropa mempertimbangkan untuk melarang dan membatasi sawit Indonesia masuk ke negaranya, sampai praktik sawit Indonesia dapat dinilai baik. Karena pembatasan maka terjadi penumpukan produksi dan sesuai hukum supply and demand, jika produksi terlalu banyak maka harga turun. Karena dampak ini, komoditas sawit Indonesia terkena imbas, dan seluruh petani, baik yang bermain di level besar maupun kecil, juga merasakan.

Untuk itu Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono menegaskan, berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaan kelapa sawit bahwa mereka memproduksi minyak kotor adalah tidak benar. Mukti mengatakan, aksi sepihak LSM seperti Greenpeace itu dapat mengancam 17 juta petani dan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan kelapa sawit. (Baca : Pungutan Dana Sawit Gerus Harga TBS Petani Rp 125/Kg)

“Apakah mereka, para LSM asing berkedok penyelamat lingkungan itu sudah memikirkan nasib para petani sawit? Jika industri sawit mati, siapkah para LSM memberikan kesempatan kerja pengganti?” ujarnya kepada Akurat.co.

Dalam ranah domestik sendiri, perusahaan tidak mau membeli sawit sesuai ketentuan harga pemerintah. Namun masalah ini bukan sepenuhnya salah mereka, pasalnya Perusahaan kelapa sawit keberatan membeli sawit sesuai dengan harga ketetapan karena sulitnya mereka menjual minyak mentah kelapa sawit atau CPO, kata Mukti. Sehingga hal ini juga berimbas kepada hasil produksi pabrik CPO dan kapasitas tangki timbun di pabrik yang masih penuh.

Selain itu dari sisi pengepul atau RAM alasan mereka kenapa membeli sawit dengan harga murah, karena banyak petani yang panen tahun ini. Tetapi dari perusahaan juga persediannya masih penuh, sehingga daya tampung para pengepul melemah, dan akhirnya membeli sawit para petani ini dengan harga murah.

Pemerintah ambil tindakan preventif

Sawit yang bisa dikatakan nadi perekonomian dan penyumbang devisa bagi Indonesia, membuat pemerintah tidak tinggal diam. Untuk mencegah harga sawit semakin anjlok, Presiden Joko Widodo mengelurakan instrukit presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

“Kalau over supply terus terjadi, artinya income petani menjadi 0 persen. Jadi manfaat moratorium ini sangat positif dan memberi banyak manfaat bagi kami para petani sawit swadaya,” jelas Ketua Umum SPKS, Mansuetus Darto.

Selain itu pemerintah membuat Kebijakan pembebasan sementara pungutan ekspor sawit dari USD50/ton menjadi USD0/ton diharapkan dapat menstimulus industri untuk membeli sawit dengan harga yang lebih tinggi.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang mengatakan dengan pemotongan tersebut seharusnya kebijakan pemerintah itu bisa membuat, pabrik-pabrik kelapa sawit (PKS) memberikan insentif lebih besar untuk membeli tandan buah segar (TBS) hasil produksi petani swadaya.

“Karena harga cenderung turun bahkan di bawah biaya produksi CPO per kg, kita putuskan untuk menunda pungutan. Dengan itu kita harap perusahaan bisa beri insentif lebih besar kepada petani, setidaknya bisa membeli TBS, karena kemarin ada kecenderungan industri tidak mau beli TBS,” kata Bambang.

Namun kendalanya saat ini banyak industri yang masih membeli di bawah harga ketentuan Surat Ketetapan Gubernur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yaitu sekitar Rp1.200-1.400/kg. Pada praktiknya dari laporan Serikat Petani Kelapa Sawit, tengkulak sering sekali membeli dengan perbedaan harga yang sangat jauh yaitu sebesar harga Rp500/kg. Seharusnya harga riil pembelian TBS di tingkat petani saat ini adalah di kisaran Rp 1.100/kg untuk petani plasma dan Rp 600/kg untuk petani swadaya.

Sumber : https://akurat.co/ekonomi/id-462093-read-harga-sawit-makin-parah-bagaimana-kelanjutan-nasibnya